FGD MPF UMRAH Dorong Pendekatan Sound Governance dalam Pengelolaan Obvitnas Maritim
TANJUNGPINANG – Maritime Policy Forum (MPF) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan (MIP) Pascasarjana Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dan Pusat dalam Pengelolaan Objek Vital Nasional (Obvitnas) Maritim di Kepulauan Riau melalui Pendekatan Sound Governance” pada Kamis (11/6/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 3 Gedung A Satu Gurindam-Ismeth Abdullah tersebut menghadirkan 13 narasumber dari 12 instansi dan lembaga yang berasal dari unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, serta sektor swasta.
Dari unsur pemerintah daerah, hadir Fungsional Perencana Ahli Utama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, Dr. H.T.S. Arif Fadillah, S.Sos., M.Si., Kepala Bidang Kepelabuhanan Dinas Perhubungan Kepulauan Riau, Dr. Ir. Azis Kasim Djou, Kepala Bidang Layanan E-Government dan TIK Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau, Donny Firmansyah, S.T., M.M., Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau, Riki Rionaldi, S.STP, M.Si., dan Sekeretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Yosli, S.T., M.Si.
Sementara itu, dari sektor swasta hadir Koordinator Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Perwakilan Sumatera Bagian Utara, Kunto Purbono, serta Vice President Government Relation Prima Energy, Widi Santoso.
FGD-MPF ini juga menghadirkan sejumlah narasumber dari instansi vertikal yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan dan pengamanan ruang maritim. di antaranya Kepala Staf Komando armada I, Laksamana Pertama TNI Dr. Arif Badrudin, M.Mgt.Stud., Dirpamobvit Polda Kepri Kombbes Pol, Dr. Rudy Cahya Kurniawan, M.Si., Kasubdit Patroli Airud Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, Efendi Alie, S.IP., MH., Auditor ISPS Code Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Daniel Ferdinand Purba, S.Ap., M.H., Nakhoda KN. Rantos Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Tanjung Uban, Aidil Hidayat, dan Plt. Kepala Bidang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Armada Kenavigasian Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Tanjungpinang Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Lina Lusiana, S.A.P., M.H.
Direktur Pascasarjana UMRAH, Dr. Rumzi Samin, dalam sambutannya menegaskan bahwa FGD-MPF merupakan bentuk kolaborasi nyata antara akademisi dan para pemangku kepentingan dalam merumuskan gagasan kebijakan yang berbasis kebutuhan daerah.
“Pascasarjana UMRAH saat ini memiliki lima program studi, salah satunya Magister Ilmu Pemerintahan. Kami terus menyelaraskan visi dan misi akademik dengan karakter kemaritiman daerah. Forum ini menjadi wadah kolaborasi nyata antara akademisi dan stakeholder. Hasil diskusi yang berkembang nantinya akan kami rumuskan dalam bentuk policy brief sebagai rekomendasi dan masukan bagi pengambil kebijakan,” ujarnya.
Pemaparan materi dan diskusi yang berlangsung sejak pukul 09.00 hingga pukul 12.30 WIB tersebut dipandu oleh Dr. Sayed Fauzan Riyadi, S.Sos., IMAS., selaku moderator. Berbagai isu strategis mengemuka dalam forum, mulai dari tata kelola objek vital nasional maritim, koordinasi lintas sektor, penguatan keamanan kawasan, hingga tantangan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
Di lokasi yang sama, Koordinator Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Pascasarjana UMRAH, Dr. Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri, S.IP., M.Si., menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya FGD-MPF yang mampu mempertemukan berbagai perspektif dari kalangan akademisi, pemerintah, aparat keamanan, dan pelaku industri. Menurutnya, banyak informasi dan perspektif strategis mengenai kemaritiman Kepulauan Riau yang belum diketahui secara luas oleh masyarakat.
“Forum semacam ini tidak hanya memperkaya khazanah akademik, tetapi juga membuka ruang pertukaran pengetahuan yang konstruktif bagi mahasiswa, peneliti, pengambil kebijakan, maupun masyarakat umum” ucapnya.
Melalui FGD ini, MPF MIP Pascasarjana UMRAH berharap dapat memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola objek vital nasional maritim yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Elvi Sofiyani, yang merupakan mahasiswi Magister Ilmu Pemerintahan Pascasarjana UMRAH yang sekaligus penanggungjawab pelaksana FGD MPF tersebut menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada seluruh narasumber yang sudah berkenan hadir dalam FGD MPF ini.
Disisi lain, menurut Elvi, FGD MPF ini lebih dari sekadar forum diskusi, kegiatan ini menjadi langkah awal dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang responsif terhadap tantangan kemaritiman Kepulauan Riau sebagai salah satu wilayah strategis terdepan Indonesia.
“Hasil-hasil pemikiran yang lahir dari forum tersebut selanjutnya akan dikembangkan menjadi kajian dan policy brief baik oleh mahasiswa maupun dosen yang diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi penguatan kebijakan maritim di tingkat daerah maupun nasional”, ucap Elvi.
Editor: Rendi A. Saputra – Humas UMRAH