TANJUNGPINANG – Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel dengan menjadi tuan rumah kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang diselenggarakan bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau.
Kegiatan yang diikuti oleh seluruh pengelola BMN satuan kerja Kementerian/Badan/Lembaga se-Provinsi Kepulauan Riau ini berlangsung di Gedung Auditorium Kampus UMRAH Dompak, Rabu (11/2), dan dijadwalkan selama dua hari hingga 12 Februari 2026.
Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor UMRAH Bidang Keuangan dan Umum, Dr. Nancy Willian, S.Si., M.Si. Turut hadir Aan Wahyudi, S.KM., M.Si. selaku Kepala Biro Keuangan dan Umum UMRAH serta Antony Saputra, S.ST., M.Ak. selaku Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara Kanwil DJKN Riau, Sumbar, dan Kepri yang mewakili Kepala Kanwil.
Dalam sambutannya, Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BMN di lingkungan instansi pemerintah.
“Kami berharap melalui kegiatan ini, para pengelola BMN di setiap instansi dan satuan kerja dapat menjadi lebih baik lagi, lebih akuntabel, transparan, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami juga mengapresiasi Kanwil DJKN Riau, Sumbar, dan Kepri atas terselenggaranya kegiatan ini, serta berterima kasih atas kepercayaannya kepada UMRAH sebagai tuan rumah,” ujarnya.
Sementara itu, Antony Saputra menyampaikan apresiasi kepada UMRAH atas dukungan dan fasilitas yang diberikan sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Ia menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini tidak hanya bertujuan memberikan pemahaman teknis, tetapi juga menjadi sarana konsultasi dan penguatan koordinasi antar pengelola BMN.
“Kegiatan ini kami laksanakan tidak hanya sebagai sarana sosialisasi, tetapi juga untuk mempererat silaturahmi bersama para pengelola BMN se-Kepulauan Riau. Kami juga menyediakan ruang tanya jawab agar berbagai permasalahan terkait BMN dapat dikonsultasikan dan terjawab secara tuntas. Selain itu, kami ingin menyampaikan pesan dari bidang kepatuhan agar para pengelola BMN senantiasa menjaga integritas dalam menjalankan tugas,” ungkapnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan para pengelola BMN di lingkungan satuan kerja Kementerian, Lembaga, dan instansi di Provinsi Kepulauan Riau semakin memahami regulasi dan praktik terbaik dalam pengelolaan aset negara, sehingga tata kelola BMN dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel. (RAS/Humas)