Keynote di MaCiFIC 2026, Rokhmin Dahuri: Blue Economy Jadi Penggerak Transformasi Indonesia Menuju 2045

TANJUNGPINANG — Potensi besar sumber daya kelautan Indonesia perlu ditransformasikan menjadi kekuatan ekonomi yang produktif, bernilai tambah, inklusif, dan tetap menjaga keberlanjutan ekosistem. Hal tersebut disampaikan Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri, M.S., saat tampil sebagai salah satu keynote speaker pada The 6th Maritime Continent Fulcrum International Conference (MaCiFIC) 2026, Jumat (2/10), di Auditorium Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Dompak, Tanjungpinang.

Anggota Komisi IV DPR RI periode 2024–2029 yang juga pernah menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan RI periode 2001–2004 itu membawakan materi bertajuk “Blue Economy: A Gamechanger for Achieving Golden Indonesia 2045 and a Better World” atau “Ekonomi Biru: Penggerak Perubahan untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan Dunia yang Lebih Baik.” Materi tersebut menjadi bagian dari rangkaian pembahasan MaCiFIC 2026 yang mengangkat tema “Securing the Maritime Future: Advancing Smart Technology and Governance for a Resilient Blue Economy.”

Dalam paparannya, Rokhmin menjelaskan bahwa laut dan kawasan pesisir semakin strategis bagi kehidupan manusia seiring pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan terhadap pangan, energi, air, obat-obatan, bahan baku, ruang pembangunan, pariwisata, transportasi, hingga lapangan pekerjaan.

Menurut materi yang disampaikannya, kawasan pesisir, laut dan samudra yang mencakup sekitar 80 persen permukaan bumi tidak lagi dapat dipandang semata sebagai sumber daya yang dieksploitasi, tetapi sebagai fondasi penting bagi ketahanan pangan, energi, keanekaragaman hayati, stabilitas iklim, perdagangan dan pertumbuhan ekonomi.

Ekonomi Biru Bukan Sekadar Aktivitas Ekonomi di Laut

Rokhmin menekankan bahwa Blue Economy atau Ekonomi Biru tidak cukup dimaknai sebagai aktivitas ekonomi yang berlangsung di laut dan wilayah pesisir. Ekonomi biru harus menjadi paradigma pembangunan yang mengintegrasikan produktivitas ekonomi, keberlanjutan ekologi, inovasi teknologi, inklusi sosial, ketahanan terhadap perubahan iklim, serta tata kelola laut yang efektif.

“Ekonomi yang tumbuh dengan mengorbankan perikanan, terumbu karang, mangrove, padang lamun, kualitas perairan, dan kehidupan masyarakat pesisir tidak dapat disebut sebagai Blue Economy,” demikian substansi yang ditekankan dalam materi presentasinya.

Ia menyebut terdapat lima pilar utama dalam pembangunan Ekonomi Biru berkelanjutan, yaitu produktivitas ekonomi, keberlanjutan ekologis, inklusivitas sosial, ilmu pengetahuan-teknologi dan inovasi, serta tata kelola laut yang baik.

Kelima aspek tersebut, menurut Rokhmin, tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus dipandang sebagai satu kesatuan dalam kebijakan pembangunan kelautan.

Teknologi dan Inovasi Jadi Kunci

Dalam konteks perkembangan teknologi, Rokhmin menyoroti pentingnya integrasi ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi dan industri dalam pengembangan Ekonomi Biru.Sejumlah teknologi yang dinilai strategis antara lain Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), teknologi satelit dan penginderaan jauh, bioteknologi dan genomika, otomasi dan robotika, digital twins, blockchain, serta sistem ketertelusuran.

“Natural-resource abundance provides comparative advantage. Technology creates competitive advantage,” demikian salah satu pesan utama dalam materi yang dipaparkannya.

Menurutnya, Indonesia tidak boleh berhenti sebagai pemasok komoditas mentah kelautan. Pemanfaatan teknologi diperlukan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, kualitas, nilai tambah, sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya.

Peluang Besar dari Budi Daya dan Bioteknologi Kelautan

Salah satu sektor yang mendapat perhatian dalam paparan Rokhmin adalah akuakultur atau budi daya perairan. Ia menilai pertumbuhan produksi pangan akuatik ke depan perlu semakin diarahkan pada budi daya yang bertanggung jawab, mengingat perikanan tangkap memiliki keterbatasan biologis.

Pengembangan dapat dilakukan melalui marine aquaculture, budi daya pesisir, sistem integrated multi-trophic aquaculture (IMTA), recirculating aquaculture systems (RAS), offshore aquaculture, marine ranching, precision aquaculture, hingga sistem budi daya yang adaptif terhadap perubahan iklim.

Selain itu, bioteknologi kelautan disebut sebagai salah satu peluang besar yang belum sepenuhnya dikembangkan. Pemanfaatannya dapat diarahkan untuk menghasilkan pangan fungsional, produk farmasi, kosmetik, biomaterial, biofuel, hingga teknologi bioremediasi.

Rokhmin juga menyoroti pentingnya hilirisasi komoditas seperti rumput laut. Menurut materi yang disampaikannya, rumput laut tidak seharusnya berhenti sebagai komoditas kering, tetapi dapat dikembangkan menjadi bahan pangan, kosmetik, farmasi, biomaterial, pupuk hayati hingga sumber energi.

UMRAH Dinilai Memiliki Peran Strategis

Menariknya, dalam materi tersebut Rokhmin secara khusus menempatkan universitas maritim seperti UMRAH sebagai bagian penting dari ekosistem inovasi Ekonomi Biru Indonesia.

Ia menilai pendidikan tinggi maritim perlu bertransformasi dari kurikulum yang dominan berorientasi pada sumber daya menuju pengembangan sumber daya manusia yang berbasis teknologi, kewirausahaan, inovasi dan keberlanjutan.

“Universitas seperti UMRAH memiliki peran yang sangat strategis karena Indonesia membutuhkan ekosistem inovasi yang tidak hanya berada di Pulau Jawa, tetapi juga tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia,” demikian gagasan yang tertuang dalam materi presentasinya.

Bagi UMRAH, pandangan tersebut sekaligus mempertegas posisi perguruan tinggi sebagai bagian dari ekosistem pembangunan maritim, bukan hanya sebagai penghasil publikasi ilmiah. Perguruan tinggi diharapkan dapat berperan sebagai produsen pengetahuan, pengembang teknologi, inkubator inovasi, penasihat kebijakan, sekaligus penggerak kewirausahaan.

Pentahelix untuk Mewujudkan Ekonomi Biru

Rokhmin juga menekankan pentingnya pendekatan Pentahelix dalam mewujudkan transformasi Ekonomi Biru. Lima unsur yang perlu berkolaborasi adalah pemerintah, dunia usaha dan industri, perguruan tinggi serta lembaga riset, masyarakat, serta masyarakat sipil dan media.

Pemerintah berperan membangun kebijakan, tata ruang, infrastruktur, standar dan penegakan hukum. Dunia usaha menghadirkan investasi, industrialisasi dan akses pasar. Perguruan tinggi menghasilkan pengetahuan dan inovasi. Masyarakat menghadirkan pengetahuan lokal, tenaga kerja dan kewirausahaan, sementara masyarakat sipil dan media memperkuat transparansi, kesadaran publik dan akuntabilitas.

“Tidak ada satu institusi pun yang dapat menjalankan Ekonomi Biru sendirian,” menjadi salah satu pesan penting dalam materi tersebut.

Menuju Indonesia Emas 2045

Pada bagian akhir paparannya, Rokhmin menegaskan bahwa Ekonomi Biru perlu ditempatkan sebagai platform pembangunan baru bagi transformasi struktural Indonesia, bukan sekadar salah satu sektor ekonomi.

Dengan dukungan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, kewirausahaan, investasi berkelanjutan, tata kelola laut yang efektif dan kolaborasi Pentahelix, Ekonomi Biru dinilai dapat menjadi penggerak transformasi menuju Indonesia Emas 2045.

Ia merangkum arah transformasi tersebut dari eksploitasi menuju pengelolaan yang bertanggung jawab; komoditas menuju produk bernilai tambah; produksi konvensional menuju produksi berbasis inovasi teknologi; sektor yang terfragmentasi menuju rantai pasok dan rantai nilai yang terintegrasi; degradasi ekologi menuju pembangunan yang positif bagi alam; serta manfaat yang terpusat menuju kesejahteraan yang inklusif.

Menutup paparannya, Rokhmin menyampaikan pesan yang menjadi benang merah materi yang dibawakannya:

“Healthy Ocean → Productive Ocean → Prosperous People → Sustainable World.”

“Laut yang sehat akan menghasilkan laut yang produktif, laut yang produktif mendukung masyarakat yang sejahtera, dan masyarakat yang sejahtera menjadi bagian dari upaya membangun dunia yang berkelanjutan.” Ucap Rokhmin Dahuri pada MaCiFIC ke-6 di UMRAH.

Bagi MaCiFIC 2026, gagasan tersebut memperkuat pesan konferensi bahwa masa depan kemaritiman membutuhkan keterhubungan antara riset, teknologi, tata kelola, industri, masyarakat, dan pendidikan tinggi untuk memastikan potensi laut dapat memberikan manfaat jangka panjang tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistem. (RAS/Humas)