Dompak – Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan X tahun 2019 mulai diterjunkan ke lokasi KKN. Kamis (25/7), Rombongan KKN Angkatan X dengan lokasi Kabupaten Karimun diberangkatkan.

Saat ditemui di lapangan, Kasubag TU LP3M Nurlaila yang akrab disapa Lala ini menerangkan bahwa para Mahasiswa direncanakan akan berangkat pukul 11.00 WIB dengan menggunakan kapal penyeberangan ASDP (kapal Ro-Ro)

Lala yang didampingi stafnya Maya dan Nurdin juga menjelaskan jumlah peserta KKN di Kab. Karimun itu berjumlah 60 orang dan terbagi dalam 6 kelurahan/desa.

“Ada 60 orang Mahasiswa yang akan melaksanakan KKN di Kab. Karimun dan dibagi 6 kelompok untuk 6 kelurahan/desa yakni Kelurahan Pamak, Harjosari, Kapling, Darusalam, Pangke dan Pangke Barat”. Ujar Lala

“Mereka akan melaksanakan KKN ini selama 1 bulan. Dimulai hari ini 25 Juli 2019 dan berakhir pada 25 Agustus 2019”. Tutup Lala.

Rombongan KKN Angkatan X Diterjunkan ke Singkep

Setelah rombongan Karimun, selanjutnya giliran rombongan KKN Angkatan X lokasi Kabupaten Lingga yang diberangkatkan ke lokasi KKN.

Sejak pagi para Mahasiswa peserta KKN Angkatan X Tahun 2019 penempatan Kabupaten Lingga sudah ramai berkumpul di Pelabuhan Domestik Sri Bintan Pura , Jumat (26/7). Tercatat Sebanyak 58 orang siap diberangkatkan.

Tampak hadir Ketua LP3M UMRAH Dr. Viktor Amrifo, S.Pi, M.Si didampingi Para Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), Kasubag TU LP3M dan Staff.

“Saya turut ikut serta dalam keberangkatan rombongan Mahasiswa KKN Kab. Lingga ini. Rencananya kita akan berangkat pukul 11.30 WIB dengan menggunakan kapal ferry Super Jet tujuan Dabo Singkep, Kab. Lingga”. Ujar Dr. Victor kepada Humas UMRAH.

Menurut Dr. Viktor, Ada 6 Desa/Kelurahan yang akan menjadi lokasi KKN UMRAH di Pulau Singkep, Kabupaten Lingga seperti Desa/Kelurahan Sedamai, Plakak, Lanjut, Berindat, Tanjung Harapan dan Sungai Lumpur.

Sama dengan peserta KKN di Kabupaten yang lain, peserta KKN di Kabupaten Lingga ini akan melaksanakan program KKN selama satu bulan.

BATAM – Para Wakil Rektor PTN bidang Kerjasama yang tergabung di dalam BKS PTN Wilayah Barat menggelar Rapat Forum Wakil Rektor Bidang Kerjasama. Minggu – Selasa. 21 hingga 23 Juli 2019 di BCC Hotel, Batam

Ada 3 agenda penting yang dibahas pada Rapat Forum Wakil Rektor Bidang Kerjasama BKS PTN Barat itu Pertama Penyusunan Panduan MoU dan MoA Kerjasama BKS PTN Barat, Kedua Inventarisasi Keunggulan masing-masing PTN anggota BKS PTN Barat dan Ketiga Strategi Monev terhadap MoU yang sudah dilaksanakan di BKS PTN Barat

Sebanyak 21 orang Peserta yang merupakan Para Wakil Rektor Bidang Kerjasama dari PTN Wilayah Barat hadir pada Rapat Forum tersebut

Hadir juga Ketua BKS PTN Wilayah Barat Prof. Dr. Syafsir Akhlus, M.Sc (Rektor UMRAH) untuk membuka acara secara resmi

Dalam sambutannya, Rektor UMRAH menegaskan bahwa guna memperkuat dan memperluas pusat-pusat unggulan yang ada di tiap-tiap Perguruan Tinggi, diperlukan adanya sinergitas yang tinggi dari tiap-tiap perguruan tinggi, khususnya PTN wilayah Barat

“Sekarang ini bukan lagi masanya kompetisi, tapi masanya kolaborasi. Oleh karenanya untuk memperkuat dan memperluas pusat-pusat unggulannya, maka perguruan tinggi harus senantiasa bekerjasama dan membangun jejaring kerja dengan berbagai institusi baik di dalam maupum di luar negeri”. Tegas Ketua BKS PTN Barat Prof. Akhlus dihadapan para peserta Rapat Forum

(Rendi/Humas)

TANJUNGPINANG – Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Indra Khaira Jaya sampaikan sosialisasi “Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi” di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH).Bertempat di Ruang Serbaguna Rektorat UMRAH, Dompak, Senin (22/7)

Kegiatan ini dihadiri oleh para Pejabat di lingkungan UMRAH mulai dari Rektor hingga Pejabat pengawas (Kasubag) serta beberapa pimpinan organisasi mahasiswa di UMRAH dengan jumlah 180 orang.

Rektor UMRAH, Prof. Dr. Syafsir Akhlus, M.Sc. dalam sambutannya menerangkan bahwa kegiatan sosialisasi ini sangatlah penting. Sebab UMRAH ini adalah Institusi Negara yang mengelola uang Negara

“Supaya kita dapat mengelola dengan baik, maka kita haruslah tau persis bagaimana dan apa saja yang perlu kita perhatikan dibalik peraturan-peraturan yang berlaku. Nah untuk bisa tau apa saja yang ada dibalik peraturan-peraturan tersebut maka kita datangkan ahlinya yakni BPKP ini. Sebab beliau-beliau inilah yang bertanggung jawab untuk menjaga kita agar kita tidak salah dalam mengambil keputusan dalam hal pengelolaan keuangan dan kekayaan negara”. Terang Prof. Akhlus

“Tolong ikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Saya selalu berpesan dimanapun ‘Agar kita tidak sia-sia maka lakukanlah sesuatu itu dengan sungguh-sungguh’ . Maka saya minta kepada Bapak dan Ibu sekalian ikutilah workshop oleh BPKP ini dengan sungguh-sungguh agar semua informasi yang diberikan tidak menjadi sia-sia”. Harap Rektor UMRAH dihadapan peserta sosialisasi

“Melihat judul sosialisasi hari ini maka Bapak Ibu adalah masyarakat yang telah mendapatkan pembelajaran tentang anti korupsi”. Tutup Rektor pada sambutannya

Dalam materinya, Indra Khaira Jaya selaku Kepala Perwakilan BPKP Prov. Kepri menyampaikan bahwa korupsi dirumuskan dalam 30 jenis tipikor dan dikelompokkan menjadi 7 jenis besar

“Korupsi dirumuskan dalam 30 jenis tipikor dan dikelompokkan menjadi 7 jenis besar yaitu pertama, Kerugian keuangan negara;kedua, Suap-menyuap;ketiga, Penggelapan dalam jabatan; keempat, Pemerasan;kelima, Perbuatan curang;keenam, Konflik kepentingan dalam pengadaan; dan yang ketujuh adalah Gratifikasi”. Papar Indra kepada peserta sosialisasi.

Indra Khaira Jaya juga menerangkan bahwa optimalisasi melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi maka Kampus sebagai inkubator pembentuk dan pengawal Pemimpin yang Anti korupsi & Berintegritas. Kepala Perwakilan BPKP Kepri itu juga mengharapkan agar di UMRAH dapat Berkomitmen untuk menerapkan Gerakan Anti Korupsi, Terbentuknya Komunitas Anti Korupsi (KomPaK) dan Menjadi Agen Perubahan di lingkungan kampus

Di penghujung materinya Indra Khaira Jaya menyimpulkan beberaa poin presentasinya yakni Pertama, Peserta dapat tampil di depan sebagai  penggerak gerakan anti korupsi yang didukung oleh kompetensi  dasar yang dimiliki; Kedua Mampu menyuarakan kepentingan rakyat; dan yang Ketiga, Mampu  mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif.

Usai sosialisasi oleh Kaper. BPKP Kepri, acara diakhiri dengan penandatanganan Komitmen Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK) oleh Pejabat di lingkungan UMRAH diketahui oleh Rektor dan disaksikan oleh Kaper. BPKP Prov. Kepri.

(Rendi/Humas)

Editor: Adi Pranadipa