TANJUNGPINANG – Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) kembali mempertegas komitmennya dalam mendorong pengembangan desa dan pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang menghadirkan Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM RI, Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris, M.Sc. Bertempat di Hall Galeri Tamadun Maritim, Gedung Satu Gurindam, Kampus UMRAH Dompak, kegiatan ini mengundang berbagai elemen, mulai dari akademisi, pemerintah daerah, hingga organisasi masyarakat. Sabtu (25/1)
FGD ini menjadi momen strategis untuk membahas arah pembangunan desa menuju Indonesia Emas 2045. Prof. Abdul Haris menyampaikan berbagai data dan strategi yang relevan, salah satunya fakta bahwa 53% penduduk miskin Indonesia berada di desa. Hal ini menggarisbawahi pentingnya fokus pada desa sebagai pusat pemerataan pembangunan nasional.
“Desa adalah poros fundamental bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Untuk itu, pendekatan kolaboratif antara masyarakat, perguruan tinggi, sektor swasta, dan pemerintah menjadi kunci dalam menciptakan desa yang mandiri dan sejahtera,” tutur Prof. Abdul Haris.
UMRAH Sebagai Pusat Inisiatif Pemberdayaan Desa
Sebagai perguruan tinggi yang berbasis maritim dan berlokasi strategis di wilayah Kepulauan Riau, UMRAH memiliki peran penting dalam mendukung pemberdayaan desa melalui riset, inovasi, dan pengabdian masyarakat. Rektor UMRAH, dalam sambutannya, menyatakan bahwa FGD ini mencerminkan dedikasi kampus dalam menjadikan desa-desa di Kepulauan Riau sebagai model pembangunan berkelanjutan.
“FGD ini bukan hanya diskusi, tetapi juga langkah nyata untuk menjawab tantangan pembangunan desa di tengah dinamika global. UMRAH siap menjadi penggerak inovasi dan solusi berbasis akademik untuk mengembangkan desa binaan,” ujar Rektor UMRAH.
Kegiatan ini turut membahas studi kasus desa binaan di wilayah Kepulauan Riau, yang diinisiasi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Konsep desa binaan berkelanjutan yang dibahas mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan tujuan mendorong optimalisasi potensi lokal dan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan daya saing desa.
Kolaborasi Multipihak untuk Indonesia Emas 2045
Dalam diskusi yang berlangsung interaktif, berbagai pihak sepakat bahwa kolaborasi multipihak sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan pembangunan desa. Peran perguruan tinggi dianggap krusial, baik dalam pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, maupun melalui penelitian inovatif yang mendukung ekonomi lokal.
Salah satu rekomendasi utama dari FGD ini adalah perlunya digitalisasi layanan desa serta penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan pendidikan. Deputi Kemenko PM RI menekankan pentingnya pendekatan holistik untuk menciptakan desa yang tidak hanya maju secara ekonomi tetapi juga tangguh dalam menghadapi tantangan sosial dan lingkungan.
Dampak dan Harapan
FGD ini diharapkan menghasilkan peta jalan strategis untuk pengembangan desa binaan di Kepulauan Riau yang dapat direplikasi di daerah lain di Indonesia. Dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan UMRAH sebagai pusat akademik, pembangunan desa tidak hanya menjadi program jangka pendek, tetapi juga investasi untuk masa depan bangsa.
Melalui kegiatan ini, UMRAH menunjukkan bahwa perguruan tinggi bukan hanya tempat belajar, tetapi juga agen perubahan yang mampu menciptakan dampak nyata bagi masyarakat. (RAS/Humas)
